Alat Berat Diputuskan Tidak Masuk Dalam UU Lalu Lintas

Permohonan uji materi yang diajukan oleh 3 perusahaan pemilik alat berat, PT. Tunas Jaya Pratama, PT. Multi Prima Universal, dan PT. Marga Maju Mapan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidangnya, Kamis, 31 Maret 2016 di Gedung MK, Jakarta. Dengan demikian alat berat merupakan obyek hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

sidang_mk
Sidang MK (Ilustrasi)

Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, dalam amar keputusan menyatakan alat berat adalah kendaraan atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ karena memiliki spesifikasi beragam yang sangat tergantung pada peruntukannya atau tujuan penggunaanya dan cara pengoperasiannya berbeda dengan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi, seperti sepeda motor dan mobil.

Sebelumnya pemohon mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan alat berat dalam UU LLAJ. Pemberlakuan alat berat dalam UU LLAJ menyebabkan pemilik alat berat harus melakukan uji tipe dan uji KIR berkala seperti pada kendaraan bermotor biasa.

Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams ketika membacakan pertimbangan Mahkamah menyatakan “Setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil.”

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, pasal 47 ayat 2 menyatakan, Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus;
d. mobil barang; dan
e. kendaraan khusus.

Para pemohon menyatakan keberatannya karena alat berat dimasukkan dalam jenis kendaraan khusus, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.

(ES)

Leave a Comment